OPINI: Toleransi dan Pluralisme, Solusi Kemelut Agama

Photo by Public Domain Photography on Pexels

Kalau keberadaan agama harus dibela dengan kekerasan, apa sumbangsih hal tersebut kepada peradaban manusia? Jika simbol atau praktik formal menjadi tolak ukur ketaatan, kapan agama bisa mengantar pemeluknya menuju pada penerimaan pluralitas? Kalau egosentrisme menjadi pilar pelukan manusia yang katanya beragama, bagaimana bisa agama ikut membangun institusi-institusi soaial yang adil?

***

AGAMA sering tampil dalam dua sisi. Sisi-sisinya bermusuhan. Sisi pertama, agama adalah tempat orang menemukan kedamaian, ketentraman hidup dan berbagai harapan. Di dalam agama pula, banyak orang terbantu kehidupannya. Tertopang kekuatannya, bahkan mendapatkan suntikan untuk melawan radikalisme mental yang membuat manusia saling menindas untuk memuaskan dirinya.

Di sisi lainnya, agama juga dihubungkan dengan fenomena anarkisme, lebih-lebih di Indonesia, bahkan sekarang ini di dunia internasional. Beberapa kaum menyatakan agama mengajarkan kedamaian dan melawan kebobrokan moral, tapi masih ada saja yang menyalahgunakan agama untuk kepentingan pribadi, sehingga membakar kekerasan dan konflik. Bagaimana, supaya agama tidak dijadikan landasan pembenaran anarkisme?

Agama bisa diterima akal sehat sejauh dihayati oleh pemeluknya. Agama kan, menganjurkan pemeluknya untuk menghormati dan menghargai sesama manusia. Itu yang seharusnya dihayati. Tapi, kenyataan justru bercerita lain. Kita sendiri menyaksikan, bahkan dunia pun mencatat seberapa besar andil agama dalam membakar kebencian dan meniupkan konflik. Menghidupkan kesalahpahaman. Bisa dipahami, kalau memang sudah terjadi penghinaan dan kesemena-menaan terhadap kaum agana tertentu. Tetapi, kalau tidak ada angin apa-apa, tidak ada yang salah, malah menunjukkan kebrutalan mental yang mengatasnamakan agama? Budaya toleran nampaknya sudah habis di makan ideologi kasar yang mementingkan individualistis.

Klaim bahwa agama selalu mengajarkan perjuangan, pembelaan atau yang baik-baik, memang benar. Tapi seharusnya disadari oleh pemuka agama, antata ajaran agama yang dianut, dan tindakan itu berjarak. Tidak otomatis bagi keduanya bisa bersatu. Karena yang dikhawatirkan adalah timbulnya konflik.

Masih ingatkah, para pembaca, insiden penyiraman oleh juru bicara salah satu front agama terkemuka di Indonesia, kepada seorang sosiolog? Masih ingatkah, di saat seorang  Gubernur non-Islam ditolak ramai-ramai oleh Front agama tersebut? Pertanyaannya, haruskah semuanya tertuliskan demikian?

Dua sisi agama yang berlawanan tersebut, menunjukkan adanya hal yang bergerak di dalamnya. Hal-hal tersebut yang mendasari apa yang dilakukan manusia dengan dasar agama. Menurut penulis, setidaknya ada tiga hal. Pertama, ideologis landasan pemikiran, agama sebagai identitas dan ketiga, agama sebagai mentalitas tingkat kerja.

Pertama, agama sebagai ideologi. Inilah yang kerap kali menimbulkan konflik antar pemeluk agama. Baik dalam skala besar maupun yang terkecil. Menurut penulis, apabila sedang memperdebatkan agama, apalagi lawan bicaranya lintas agama, maka tidak bisa kita suntikkan dengan dalil-dalil agama yang kita anut. Akan percuma bagi mereka karena mereka sama sekali tak berpikiran serupa dengan kita, bahkan tidak mengenal agama kita. Menyuntikkan orang di luar agama kita atau yang setidaknya menolak agama, sama saja dengan menyiram api memakai bensin. Bukannya padam malah semakin menyala. Percuma, bukan?

Seharusnya bisa kita menundukkan lawan bicara kita yang lintas agama (dalam hal perdebatan agama), menggunakan argumen-argumen logis dan mengandung banyak fakta serta mengandung unsur persuasif agar menghendaki, atau setidaknya mau memahami dan mengerti pemikiran kita terhadap keyakinan agama tertentu. Tetapi, ini akan sulit terjadi apabila ada salah satu pihak yang tidak menerima pluralitas sebagai toleransi beragama. Istilah jawanya, saklek. Tidak mau mengganti ideologinya. Egosentris dan ethnosentris. Bukankah, toleransi senormal-normalnya bisa menciptakan keteraturan dan keselarasan hidup bersama? Meskipun pada akhirnya tetap harus ada aturan mainnya.

Kedua, agama sebagai identitas. Agama sebagai faktor identitas, dapat didefinisikan sebagai kepemilikan pada kelompok sosial tertentu. Kepemilikan ini memberikan stabilitas sosial, status, pandangan hidup, cara berpikir dan etos tertentu. Contohnya seperti Muslim Aceh, Katolik Flores dan Bali Hindu. Pertentangan antar etnis ini bisa melebar menjadi konflik antar agama. Mengapa? Karena identitas agama tak dapat terpisahkan dari ego, harga diri, atau harkat martabat suatu kelompok. Karena itu, jika identitas agama tidak dihormati, ia akan segera memicu konflik karena mengancam status sosial, stabilitas sosial serta kenyamanan pemeluknya.” (Haryatmoko, Etika Politik)

Ketiga, agama sebagai mentalitas tingkat kerja. Tidak ada yang salah bekerja dengan bermodalkan pengetahuan agama yang seberapa luasnya. Tidak ada yang salah. Namun, ada juga segelintir manusia yang menjual kepalsuan agama demi meraih keuntungan. Mungkin pembaca masih ingat, ada seorang ustadz yang mengaku membuka pengobatan alternatif, menjual titel ustadz dan pengetahuan agamanya, kemudian menipu seluruh kliennya? Apakah ini masih bisa disebut pantas?

Kalau agama hanya dihayati sebagai pengeruk keuntungan, jangan heran, bila ada segelintir orang yang bergelut di dalam dunia agama, malah miskin dalam keyakinannya. Jangankan prihatin ia tak mau menerima pluralitas, sesama pemeluk agamanya saja bisa ia bohongi. Sindrom ini yang harus dihilangkan, agama dimaknai sebagai ladang pengeruk keuntungan, bukannya media untuk menyebarkan keberkahan dan kemuliaan.

Bagaimana solusi atas segala permasalahan pemahaman agama yang menimbulkan konflik? Jawaban saya sendiri, toleransi.

Toleransi, kedamaian, komitmen kepada janji, ganjaran, dan pengampunan adalah nilai-nilai yang sangat ditekankan oleh agama.” (Haryatmoko – Etika Politik). Tapi, semua itupun bergantung kepada itikad baik yang pastinya sangat labil terdistorsi godaan untuk melakukan yang sebaliknya. Maka untuk menjamin hal tersebut, perlu adanya sistem yang mendukung dan menopang pluralitas. Mungkin hal ini ada di sistem demokrasi, tetapi memang nyatanya harus diperkuat lagi. Dan, tentunya harus dibarengi dengan aturan main yang sesuai. Sesuai terhadap apa yang masing-masing orang yakini (agamanya).

Komunikasi adalah kunci dari segalanya. Setiap bentuk komunikasi akan menghasilkan makna. Sikap kritis juga diperlukan dalam pluralisme, menandai kita aktif menyeleksi hal mana yang pantas kita terima dan maklumi, dan mana yang memang harus dilawan dengan rasio akal sehat. Dan pada akhirnya, komunikasi pula yang akan membentuk makna, apakah kiranya kita adalah orang yang benar-benar mau jika tercipta kedamaian? Juga menunjukkan, apakah kita benar-benar bisa untuk mempraktekkan pluralisme? Penulis sendiri pun, masih bertanya kepada dirinya sendiri.*



(c) 2015, R. Eris Prayatama
Dilarang copas, sepintar apapun anda copas akan ketahuan.
Share:

Tidak ada komentar:

Visitor Count